Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us

ARTIKEL LAINNYA

Wednesday, January 18, 2012

Outsourcing Langgar Konstitusi - Aturan Baru Harus Disertai Pengawasan

Posted by dody rahman
[imagetag][imagetag]


Outsourcing Langgar Konstitusi - Aturan Baru Harus Disertai Pengawasan

Ratusan buruh melakukan aksi demo menuntut penghapusan aturan outsourcing di Jakarta belum lama ini. MK menyatakan outsourcing melanggar konstitusi.



SURAT edaran mengenai outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus disertai mekanisme pengawasan demi menjamin hak-hak pekerja. Aturan tersebut juga semestinya dapat segera diimplementasikan agar tidak menimbulkan kebingungan di antara pekerja dan perusahaan outsourcing.

"Ini bukan putusan terbaik bagi buruh, tapi ini langkah perbaikan yang cukup maju bagi pemenuhan hak-hak buruh," ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar di Jakarta kemarin. Menurut dia,pengawasan atas pelaksanaan putusan biasanya menjadi persoalan utama pada penerapan hukum perburuhan.

Dia mencontohkan minimnya sanksi bagi perusahaan yang melanggar kesepakatan upah minimum kabupaten/kota (UMK) meski sudah ada aturan tegas mengenai hal tersebut. Bagi para pekerja, putusan MK memberi kepastian tentang keberlanjutan pekerjaan bagi para pekerja outsourcing. "Para buruh tidak lagi tergantung pada kontrak antara penyedia jasa outsourcing dan perusahaan pengguna, tetapi pekerjaan buruh akan terus berlanjut meski berganti perusahaan penyedia jasa," katanya.

Demikian juga soal masa kerja.Meski bekerja pada perusahaan baru,masa kerja para buruh harus diakumulasikan sehingga bisa mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan lama masa kerja. Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban berpendapat, prinsip sistem outsourcing terbagi atas dua macam,yakni outsourcing pemborongan pekerjaan dan outsourcing tenaga kerja.

Dia menilai, yang dinyatakan inkonstitusional ialah outsourcing tenaga kerja karena tak ubahnya memperjualbelikan manusia. "Kemenakertrans harus segera menindaklanjuti dengan menetapkan batas waktu penyesuaian terhadap pengusaha yang saat ini menggunakan sistem itu,"tegasnya.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Revrisond Baswir, putusan MK tidak akan menjadi gangguan bagi iklim usaha nasional. Upah dan tunjangan lain bagi buruh sebenarnya tidak pernah menjadi masalah utama dalam perindustrian nasional.

"Upah di Indonesia tidak pernah menjadi persoalan inefisiensi perusahaan,tapi faktor lain seperti perizinan dan infrastruktur,"ujarnya


Sumber:


Semoga pemerintah segera mengambil tindakan yang bijak mengenai perusahaan yang mengoutsourcingkan tenaga kerja... Agar tidak ada lagi karyawan yang bekerja dibawah outsourcing...:berdukas

Benjocurut 19 Jan, 2012

Admin 19 Jan, 2012


-
Source: http://situs-berita-terbaru.blogspot.com/2012/01/outsourcing-langgar-konstitusi-aturan.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

0 comments:

Post a Comment